Khatulistiwahits–Brussels – Uni Eropa (UE) kini mengambil langkah signifikan untuk mewujudkan pelarangan bertahap terhadap perangkat dan peralatan dari Huawei serta ZTE di seluruh negara anggotanya. Dewan Eksekutif UE — Komisi Eropa — sedang mempertimbangkan menjadikan rekomendasi tahun 2020 tentang vendor berisiko tinggi sebagai peraturan hukum yang mengikat.
Pada intinya, larangan ini menargetkan penggunaan peralatan Huawei dan ZTE dalam jaringan 5G dan infrastruktur generasi berikutnya di seluruh blok Uni Eropa, termasuk bagian inti dari jaringan.
Dari Rekomendasi Menuju Regulasi Wajib
Sejak 2020, Komisi Eropa telah memasukkan Huawei dan ZTE dalam daftar vendor “resiko tinggi” dalam kerangka kerja keamanan 5G. Namun, saat itu, statusnya hanyalah rekomendasi — tiap negara anggota bebas menentukan kebijakan sendiri.
Kini, di bawah dorongan dari beberapa pejabat UE, rekomendasi tersebut akan diubah menjadi regulasi: negara-negara anggota diwajibkan mematuhi panduan keamanan umum — jika tidak, mereka bisa terkena sanksi hukum atau finansial.
Menurut laporan, regulasi ini tidak hanya berlaku pada pembangunan jaringan 5G mendatang, tetapi juga bisa memaksa penghapusan bertahap perangkat Huawei/ZTE yang sudah terpasang sebelumnya.
Motivasi: Keamanan dan Kedaulatan Digital
Alasan utama di balik dorongan ini adalah kekhawatiran atas potensi ancaman keamanan siber dan intervensi asing melalui perangkat infrastruktur telekomunikasi. UE menyebut bahwa bergantung pada perusahaan dari negara dengan pemerintah yang dianggap berisiko dapat mengancam privasi, data warga, serta keamanan jaringan komunikasi kritis.
Dengan menjadikan regulasi ini mengikat secara hukum, UE berharap bisa mengamankan “inti saraf” komunikasi digital di Eropa — terutama seiring dengan rencana perluasan broadband dan jaringan next-gen.
Selain itu, dorongan ini mencerminkan keinginan untuk meningkatkan kedaulatan digital Eropa, mengurangi ketergantungan pada vendor dari luar Eropa, dan mendorong adopsi pemasok yang dianggap lebih aman atau berbasis di Eropa.
Baca Juga:Huawei MatePad 12 X 2025 Resmi Rilis, Ini Spesifikasi Lengkapnya
Respon dari Negara Anggota dan Realita di Lapangan
Meskipun kebijakan UE semakin mendesak, penerapan di tingkat nasional sejauh ini masih beragam. Dari 27 negara anggota, baru sebagian kecil yang benar-benar menerapkan larangan atau pembatasan secara nyata — sisanya masih mempertahankan penggunaan perangkat Huawei atau ZTE, baik sebagian maupun penuh.
Misalnya, beberapa negara Eropa telah mengambil langkah tegas, sementara negara lain masih menunda penghapusan, khawatir akan biaya tinggi serta konsekuensi terhadap kecepatan peluncuran 5G.
Di antara hambatan utama adalah biaya besar yang harus ditanggung operator telekomunikasi untuk “rip-and-replace” perangkat, serta potensi penundaan dalam rencana peluncuran internet cepat dan jaringan masa depan.
Implikasi Ekonomi dan Teknologi
Jika larangan ini disetujui dan diterapkan secara luas, konsekuensinya bisa cukup besar: operator telekomunikasi di Eropa kemungkinan menghadapi biaya besar untuk mengganti peralatan lama, serta potensi perlambatan dalam pembangunan jaringan 5G/next-gen.
Di sisi lain, keputusan ini turut mendorong industri telekomunikasi Eropa dan vendor alternatif — seperti perusahaan Eropa atau dari luar China — untuk memperkuat posisi mereka. Hal ini bisa membuka peluang bagi inovasi dan peningkatan standar keamanan jaringan.
Bagi pengguna akhir, pelarangan ini bisa berdampak pada ketersediaan layanan, kemungkinan jeda dalam upgrade kecepatan internet atau layanan 5G, dan potensi kenaikan biaya layanan, setidaknya dalam jangka pendek.
Reaksi dari Beijing — Kritik dan Peringatan
Langkah Uni Eropa ini tidak luput dari kecaman dari pihak China. Pemerintah China melalui juru bicaranya menyatakan kebijakan seperti itu bertentangan dengan prinsip persaingan adil dan bisa merusak iklim investasi bagi perusahaan China di Eropa.
Menurut Beijing, perusahaan seperti Huawei dan ZTE telah berkontribusi pada perekonomian lokal di Eropa serta menawarkan produk berkualitas, sehingga pelarangan administratif semata dianggap tidak adil tanpa dasar hukum yang jelas.
Kritik ini membuka potensi ketegangan dalam hubungan perdagangan dan diplomatik antara China dan Uni Eropa, terutama di sektor teknologi dan infrastruktur.
Masa Depan: Menuju Aturan Mengikat — dan Tantangan
Dengan dorongan terbaru dari Komisi Eropa, kemungkinannya besar bahwa dalam beberapa bulan ke depan, regulasi formal akan diajukan dan dibahas di antara badan legislatif UE. Jika disetujui, seluruh negara anggota akan dihadapkan pada deadline untuk menghapus perangkat Huawei/ZTE dari jaringan penting mereka.
Namun, mengingat kompleksitas teknis dan biaya besar, penerapan penuh bisa jadi memakan waktu bertahun-tahun. Negara anggota kemungkinan akan meminta masa transisi, serta dukungan finansial maupun teknis, agar migrasi ke vendor lain berjalan tanpa gangguan layanan besar.
Kesuksesan kebijakan ini juga tergantung pada alternatif yang tersedia — apakah vendor lain sudah siap menyediakan infrastruktur dengan kapasitas dan harga bersaing — agar transformasi tidak membuat konsumen atau operator terpukul secara drastis.
Signifikansi Global: Menyusul Arah Dunia Digital
Langkah UE ini bisa menjadi preseden global: jika Uni Eropa berhasil menerapkan larangan secara menyeluruh dan tetap mempertahankan stabilitas jaringan, hal itu bisa mendorong negara lain — terutama di Asia, Afrika, atau Amerika Latin — untuk mempertimbangkan ulang kerja sama infrastruktur dengan vendor China.
Di tengah persaingan teknologi global dan kekhawatiran soal kedaulatan digital, keputusan ini mencerminkan bagaimana geopolitik dan keamanan digital kini semakin menentukan arah perkembangan infrastruktur telekomunikasi.(Cher)
